Bojonegoro menjadi rumah HAM ( hak azazi manusia)

Kang Yoto kembali dipercaya menjadi nara sumber sebagai tokoh yang sukses menerapkan HAM secara nyata khususnya di Bojonegoro yang bisa jadi role model daerah lain maupun utk Indonesia.

Kang Yoto menceritakan kesuksesan ini pada forum "daerah ramah HAM" yang digagas oleh forum NGO yang sangat berpengaruh di Indonesia maupun di dunia Internasional yaitu International NGO Forum if Indonesia Development (infid) organisasi yang sangat kritis pada kebijakan pemerintah, 

Kegitan ini dilaksanakan di Malang 2 Maret 2016 yang dihadiri 18 kab/ kota yang layak ramah HAM setlah dinilai Infid dan lembaga seperti Wantimpres,Menkumham, KSP, Komnas HAM, Kontras, Elsam,Komnas perempuan dan lain lain.

Bojonegoro dengan kekayaan SDA yang dimiliki memiliki sejarah kemiskinan yang panjang, sejarah konflik mulai jaman Majapahit hingga tahun 2007, pemerintah belum bisa memberikan solusi berarti, sehingga rentan pelanggaran HAM yang menimbulkan Radikalisasi dan Diskriminasi terutama jaga akibat politisasi agama dan etnis.

Momentum pemerintahan Kang Yoto mulai tahun 2008 degan menghadapi segala tantangan dan atas dukungan rakyat serta degan menerapkan Pemerintahan yang Transformasional, pemerintahan meretokrasi birokrasi menjadi profesional, dapat dipercaya rakyat, akuntabel, transparan, menekan korupsi, pembangunan ekonomi yang fokus serta memberi kesrmpatan rakyat untuk berpendapat melalui banyak media publik dan sosial media, maka secara perlahan Bojonegoro menjad kabupaten yg terbuka ( inklusif, ego to eco), bahkan berani mendeklarasikan kabupaten welas asih, pendidikan inklusif dan layak anak, Bojonegoro berhasil mengimplementasi HAM dengan baik, rakyat semua bisa berperan,agama dijalankan dengan tenang, pembangunan untuk semua dengan pertumbh ekonomi yang positif. Hal ini karena : mendahulukan kepentingan publik, hadir pada dinamika publik,jaga kepercayaan rakyat dan mitra seperti investor dan tradisi belajar bersama